Berito.id – Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja menghantui ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, namun di sisi lain, aturan ketat mengenai batas belanja pegawai dalam APBD menjadi tembok besar yang sulit ditembus.
Dilema ini muncul seiring pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Aturan ini mematok belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Bagi daerah yang sudah “lampu merah” alias melampaui batas tersebut, menambah personel baru berarti melanggar aturan fiskal.
Kondisi ini menciptakan kegaduhan di tingkat akar rumput. Pemerintah daerah kini terjepit di antara kewajiban menuntaskan penataan tenaga non-ASN sebelum Desember 2024 dan kewajiban menjaga kesehatan anggaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB, Aba Subagja, mengakui adanya tekanan tersebut. Pemerintah tengah merumuskan formulasi agar pengangkatan PPPK tidak justru membebani fiskal daerah secara ekstrem.
“Kami sedang mencari jalan agar target penataan tenaga non-ASN tetap berjalan tanpa menabrak regulasi belanja pegawai di daerah. Ini butuh sinkronisasi data yang presisi,” ungkap sumber terkait kebijakan tersebut.
Salah satu solusi yang terus dimatangkan adalah mekanisme PPPK Paruh Waktu. Skema ini di proyeksikan bagi tenaga honorer yang instansinya belum memiliki kecukupan anggaran untuk menggaji secara penuh sesuai standar PPPK Penuh Waktu.
Dengan model ini, status mereka resmi sebagai ASN dan terhindar dari PHK massal, namun jam kerja dan besaran upahnya di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Langkah ini di anggap lebih manusiawi daripada memutus kontrak ribuan pekerja yang sudah mengabdi bertahun-tahun.
Pemerintah memberikan masa transisi selama lima tahun bagi daerah untuk menyesuaikan porsi belanja pegawainya hingga mencapai angka 30 persen. Namun, bagi daerah yang saat ini belanja pegawainya sudah mencapai 40-50 persen, memangkas angka tersebut sembari menambah ribuan PPPK baru adalah misi yang hampir mustahil tanpa intervensi pusat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Azwar Anas, sebelumnya menegaskan bahwa prinsip utama tahun ini adalah “tidak ada pengurangan pendapatan” dan “tidak ada PHK massal”. Namun, eksekusi di level daerah masih membutuhkan regulasi turunan yang lebih teknis.
Tips Bagi Tenaga Honorer & PPPK:
Jika Anda termasuk dalam kategori yang terdampak, berikut beberapa langkah antisipatif:
-
Update Data di BKN: Pastikan data Anda tervalidasi dalam pangkalan data BKN untuk menjamin prioritas dalam skema penataan.
-
Pantau Kemampuan Fiskal Daerah: Cek postur APBD daerah Anda untuk melihat sejauh mana ruang gerak pengangkatan formasi baru.
-
Pahami Skema Paruh Waktu: Pelajari hak dan kewajiban dalam skema baru ini sebagai bagian dari mitigasi risiko karier.
(Nd)
