Berito.id – Pemerintah terus memperkuat transformasi layanan publik dengan mempercepat sinkronisasi data penerima bantuan sosial melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Upaya ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos sekaligus mengurangi risiko kesalahan data yang selama ini masih menjadi tantangan.
Implementasi sistem tersebut di tinjau langsung oleh Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, pada Selasa, 28 Juli 2026. Dalam kunjungan itu, pemerintah melihat proses verifikasi data penerima bantuan yang telah terhubung dengan berbagai basis data milik kementerian dan lembaga.
Integrasi Data Jadi Kunci Penyaluran Bansos yang Lebih Akurat
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi, Aris Kurniawan, menjelaskan bahwa Portal Perlinsos Digital di rancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah. Dengan sistem tersebut, penentuan penerima bantuan tidak lagi bergantung pada satu sumber informasi.
Proses verifikasi di lakukan secara otomatis dengan memadukan sejumlah indikator penting, seperti data kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga penggunaan listrik. Kombinasi data tersebut membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
Menurut Aris, pendekatan ini bertujuan memastikan bantuan sosial di terima oleh warga yang memang memenuhi kriteria. Semakin baik kualitas data yang di gunakan, semakin kecil pula kemungkinan bantuan salah sasaran. Selain meningkatkan ketepatan penerima, sistem ini juga membuat proses pembaruan data menjadi lebih cepat ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
Didukung Infrastruktur Digital Nasional
Kemkomdigi mendukung operasional Portal Perlinsos Digital melalui Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Infrastruktur tersebut memungkinkan pertukaran data antarkementerian dan lembaga berlangsung secara aman serta dilakukan secara real time.
Keberadaan sistem yang saling terhubung ini mempercepat proses verifikasi sekaligus mengurangi potensi data ganda. Dengan begitu, pemerintah dapat memperbarui informasi penerima bantuan secara lebih efisien tanpa harus melakukan pendataan berulang. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari percepatan transformasi pemerintahan digital yang mengedepankan integrasi layanan antarlembaga agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan praktis.
Masyarakat Dapat Mengajukan Sanggahan Data
Untuk menjaga akurasi data, pemerintah tetap menyediakan mekanisme sanggah apabila masyarakat menemukan informasi yang tidak sesuai. Setiap proses pertukaran data dilakukan berdasarkan persetujuan masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dari sisi keamanan, seluruh data di lindungi menggunakan teknologi enkripsi melalui layanan Kriptografi sebagai Layanan yang di kelola Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Penerapan perlindungan data tersebut di harapkan mampu menjaga keamanan informasi pribadi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah.
Uji Coba Sudah Berjalan di 43 Daerah
Portal Perlinsos Digital kini telah memasuki tahap uji coba di 43 kabupaten dan kota di Indonesia. Surabaya menjadi daerah dengan capaian pendataan tertinggi, yakni mencapai 99,82 persen. Angka tersebut menunjukkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, petugas lapangan, dan masyarakat dalam memperbarui data penerima bantuan sosial.
Keberhasilan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa integrasi data dapat di terapkan secara efektif ketika di dukung koordinasi lintas instansi dan partisipasi masyarakat.
Fondasi Baru Layanan Publik Digital
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menilai sinkronisasi data bukan hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.
Menurutnya, sistem digital yang sedang di bangun pemerintah bertujuan memperkuat kepercayaan publik melalui data yang semakin akurat. Ketika informasi penerima bantuan tersusun lebih baik, proses penyaluran dapat berlangsung lebih cepat, lebih adil, dan lebih transparan.
Dalam jangka panjang, interoperabilitas data melalui Portal Perlinsos Digital di harapkan tidak hanya mendukung program bansos. Sistem tersebut juga berpotensi menjadi dasar pengembangan berbagai layanan publik digital yang lebih efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
(A/*)
