Berito.id – Mantan Anggota Komisi Energi DPR RI, Mulyanto, mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengusut dugaan manipulasi laporan ekspor sawit yang melibatkan sejumlah perusahaan besar.
Meski demikian, ia meminta pemerintah menangani persoalan tersebut secara hati-hati, serius, dan terukur agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Menkeu jangan hanya menyampaikan narasi di media. Jika memang ada bukti manipulasi, maka kasus ini sudah sepatutnya di proses secara hukum,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, Jumat, 29 Mei 2026.
Minta Libatkan Aparat dan Lembaga Terkait
Mulyanto menilai pemerintah perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta lembaga terkait untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh.
Ia menyebut BPKP, Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, dan instansi terkait perlu dilibatkan. Tujuannya agar investigasi berjalan lebih konkret dan berbasis data.
Menurut politisi PKS itu, publik dan pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum yang objektif, bukan kegaduhan di ruang publik.
Karena itu, pemerintah perlu fokus pada audit perdagangan yang menyeluruh. Pembuktian juga harus akurat. Selain itu, penindakan tegas perlu dilakukan terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan.
Dugaan Praktik Under Invoicing Di nilai Serius
Mulyanto mengingatkan dugaan praktik under invoicing dan transfer pricing dalam ekspor sawit tidak boleh di anggap sepele.
Praktik tersebut berpotensi merugikan negara, baik dari sisi penerimaan pajak, devisa hasil ekspor, maupun tata kelola perdagangan nasional.
Namun, ia juga meminta pemerintah menjaga stabilitas industri sawit nasional agar isu ini tidak berkembang menjadi sentimen negatif di pasar global.
Menurutnya, industri sawit merupakan salah satu penopang utama devisa negara dan melibatkan jutaan petani serta tenaga kerja di berbagai daerah di Indonesia.
Pemerintah Di minta Jaga Kepercayaan Pasar
Di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil, pemerintah di minta menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan stabilitas dunia usaha.
Mulyanto menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam menyampaikan narasi publik. Tujuannya agar pasar internasional tidak menganggap tata niaga sawit Indonesia sedang bermasalah secara keseluruhan.
“Jangan sampai pesan yang di terima pasar global seolah seluruh sistem perdagangan sawit nasional bermasalah,” katanya.
Ia juga menyoroti rencana pemerintah yang tengah menyiapkan konsep ekspor satu pintu komoditas sawit melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
Menurutnya, agenda reformasi tata niaga ekspor tersebut harus di barengi komunikasi publik yang tepat agar tidak memicu kepanikan pasar maupun resistensi dari pelaku usaha.
Fokus pada Perbaikan Sistem Ekspor
Mulyanto menegaskan penguatan kontrol negara terhadap ekspor komoditas strategis bertujuan meningkatkan penerimaan negara. Langkah itu juga untuk memperbaiki pengelolaan devisa nasional.
Karena itu, pemerintah di minta menangani persoalan ini secara profesional, objektif, dan tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Yang paling penting bukan besarnya pemberitaan, tetapi akurasi data, ketepatan langkah, dan hasil nyata yang mampu memperbaiki sistem ekspor nasional secara berkelanjutan,” pungkasnya.
(Aat/*)
