Berito.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memiliki rencana untuk menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI). “Sampai sekarang belum,” ujar Purbaya saat di temui di kawasan Tanjung Priok, Selasa (23/6/2026).
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas perubahan aturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Melalui regulasi terbaru itu, pemerintah memberi kesempatan kepada sejumlah lembaga negara untuk memiliki saham BEI. Selain Kemenkeu, peluang tersebut juga terbuka bagi Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8B ayat (1) UU P2SK hasil revisi yang resmi berlaku sejak 4 Juni 2026.
Meski demikian, aturan itu menegaskan bahwa keterlibatan lembaga negara dalam struktur kepemilikan BEI tidak boleh mengganggu independensi bursa sebagai penyelenggara pasar modal. Ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 8B ayat (2).
Struktur Kepemilikan BEI Tetap Di atur Ketat
Dalam Pasal 8 ayat (1), UU P2SK menjelaskan bahwa BEI berbentuk perseroan terbatas yang di dirikan oleh sejumlah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas dan tidak saling terafiliasi.
Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) menyebut para pendiri BEI dapat berstatus sebagai Anggota Bursa Efek. Sementara itu, Pasal 8 ayat (3) memperbolehkan individu maupun badan hukum Indonesia menjadi pemegang saham BEI, baik sebagai anggota bursa maupun nonanggota.
Undang-undang tersebut juga mengharuskan pengelolaan bursa dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan.
Adapun aturan teknis terkait kepemilikan saham BEI nantinya akan di atur lebih lanjut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Peluang Danantara dan Otoritas Negara Masuk BEI Di nilai Positif
Penguatan Kredibilitas dan Pengawasan Pasar Modal
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai peluang masuknya otoritas negara ke dalam struktur pemegang saham BEI dapat membawa dampak positif bagi pasar modal Indonesia. Chief Economist BTN, Myrdal Gunarto, menilai keterlibatan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, maupun Danantara berpotensi memperkuat posisi BEI sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku pasar.
Menurutnya, selama ini kepemilikan BEI di dominasi anggota bursa yang terdiri dari perusahaan sekuritas dan broker. Karena itu, perubahan komposisi kepemilikan dapat memberikan fondasi yang lebih kuat bagi lembaga bursa. Gunarto mengatakan peluang pergeseran kepemilikan tersebut berpotensi meningkatkan kredibilitas BEI di mata investor maupun pelaku pasar internasional.
Selain itu, keterlibatan otoritas fiskal, moneter, dan regulator di yakini mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi perdagangan, serta memperketat pengawasan terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan pasar.
Di harapkan Meningkatkan Kepercayaan Investor
Gunarto menambahkan, perubahan tersebut dapat menjadi sentimen positif bagi investor. Tata kelola dan keterbukaan informasi masih menjadi perhatian lembaga pemeringkat global seperti MSCI saat menilai pasar modal Indonesia.
Gunarto berharap keterlibatan pemerintah dan otoritas di BEI dapat meningkatkan kepercayaan investor. Dengan begitu, investor lebih tertarik berinvestasi dalam jangka panjang. Ia juga menilai kebijakan tersebut dapat mendorong emiten menerapkan tata kelola yang lebih baik. Dampaknya, kualitas perusahaan tercatat di bursa bisa meningkat.
Jika tata kelola semakin kuat, pasar modal Indonesia berpeluang menjadi lebih kredibel, kompetitif, dan menarik bagi investor dalam maupun luar negeri.
(A/*)
