Berito.id – Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) kini memasuki babak baru dalam agenda pemulihan lingkungan. Pemerintah menetapkan kawasan tersebut sebagai proyek percontohan rehabilitasi mangrove melalui Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Langkah ini bukan sekadar menanam pohon di pesisir, tetapi menjadi ujian nyata apakah konsep pembangunan kota hijau mampu di wujudkan dalam praktik.
Jika berhasil, pola rehabilitasi yang di terapkan di IKN akan di replikasi ke berbagai wilayah lain, terutama Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatra Utara. Dengan demikian, keberhasilan di ibu kota baru akan menjadi tolok ukur bagi pengelolaan mangrove nasional.
Target Rehabilitasi Di percepat hingga 2027
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan rehabilitasi mangrove sebenarnya telah berlangsung sebelum program M4CR masuk ke kawasan tersebut. Namun, keterlibatan dalam program yang di inisiasi Kementerian Kehutanan membuat tanggung jawab pemerintah menjadi jauh lebih besar. “Kami sebenarnya sudah melakukan, tetapi dengan adanya M4CR ini tentunya menjadi tanggung jawab yang lebih besar dan harus berhasil,” ujar Basuki usai menghadiri Media Gathering M4CR di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (1/8/2026).
Otorita IKN menargetkan rehabilitasi dan penanaman mangrove di area sekitar 1.100 hektare. Dari total luasan itu, sekitar 150 hektare menjadi bagian dari Program M4CR yang di jadwalkan selesai pada 2027. Menurut Basuki, percepatan pekerjaan menjadi kebutuhan mendesak karena waktu pelaksanaan relatif singkat. Keberhasilan rehabilitasi di IKN juga akan menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengembangkan model pemulihan kawasan pesisir.
Bukan Hanya Menanam Mangrove
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Muhammad Zainal Arifin, menjelaskan pemilihan IKN dilakukan secara sengaja agar pemerintah memiliki contoh konkret yang dapat di tiru daerah lain.
Program M4CR tidak hanya berorientasi pada penanaman kembali mangrove yang rusak. Pemerintah juga ingin memperkuat tata kelola ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha perikanan, budi daya, hingga ekowisata. “Kami ingin apa yang di contohkan di IKN ini di tiru oleh pemerintah daerah lain. Kekuatan ekologi inilah yang menjamin pertumbuhan sosial dan ekonomi pada masa depan,” kata Zainal yang juga menjabat Direktur Eksekutif Program M4CR.
Perjalanan Program M4CR Tak Selalu Mulus
Di balik ambisi besar tersebut, pelaksanaan M4CR secara nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Program yang memperoleh persetujuan Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia pada Mei 2022 dan berlangsung hingga April 2027 itu sempat mendapat penilaian “kurang memuaskan” dalam evaluasi restrukturisasi proyek. Sejumlah faktor menjadi penyebabnya, mulai dari keterlambatan pencairan anggaran, proses pengadaan, hingga kesiapan dokumen teknis rehabilitasi. Hingga pertengahan 2025, tingkat pencairan pinjaman baru mencapai sekitar 10,97 persen, jauh dari target yang di harapkan.
Meski demikian, progres di lapangan terus berjalan. Sampai Mei 2025, sekitar 13.344 hektare mangrove telah di rehabilitasi di empat provinsi sasaran. Selain itu, rencana rehabilitasi telah di siapkan untuk kawasan seluas 41.428 hektare dengan melibatkan 162 kelompok masyarakat di 52 desa. Melihat tantangan tersebut, Bank Dunia mengusulkan penyesuaian target rehabilitasi nasional dari 45 ribu hektare menjadi 24 ribu hektare hingga April 2027 agar lebih realistis dengan kapasitas pelaksanaan dan waktu yang tersedia.
Mangrove Jadi Penyangga Ekonomi dan Iklim
Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektare hutan mangrove atau lebih dari 20 persen total mangrove dunia. Kawasan ini menyimpan sekitar 3,14 miliar ton karbon dioksida, sekaligus menjadi habitat penting bagi berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan biota pesisir lainnya. Data Bank Dunia menunjukkan sekitar 55 persen biomassa hasil tangkapan ikan Indonesia berasal dari spesies yang bergantung pada ekosistem mangrove.
Nilai ekonominya di perkirakan mencapai 825 juta dolar AS per tahun, belum termasuk manfaat perlindungan pantai, penyimpanan karbon, hingga potensi pariwisata. keberhasilan rehabilitasi tidak hanya di ukur dari banyaknya bibit yang di tanam. Pemulihan aliran pasang surut, kesesuaian jenis tanaman, kondisi lahan, perawatan berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan restorasi dalam jangka panjang.
IKN Hadapi Ujian Besar Pembangunan Berkelanjutan
Penetapan IKN sebagai lokasi percontohan M4CR menempatkan kawasan ibu kota baru pada posisi strategis sekaligus penuh tantangan. Target rehabilitasi 150 hektare memang penting, tetapi yang lebih menentukan adalah kemampuan pemerintah membuktikan bahwa pembangunan modern dapat berjalan beriringan dengan pemulihan ekologi. Apabila model tersebut berhasil, IKN bukan hanya menjadi pusat pemerintahan baru, melainkan juga contoh bagaimana konservasi lingkungan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
(A/*)
