Berito.id – Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) terhempas ke level Rp 17.400 pada perdagangan Selasa (5/5/2026). Angka ini memicu spekulasi tajam di kalangan pengamat ekonomi yang menuding rapuhnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai pemicu utama pelemahan mata uang garuda.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi dingin tuduhan tersebut. Dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta Pusat, Purbaya menegaskan pembagian kewenangan yang jelas antara kebijakan fiskal dan moneter. Ia enggan terseret lebih jauh ke dalam polemik nilai tukar yang menurutnya merupakan otoritas penuh Bank Indonesia (BI).
“Kalau Rupiah nantinya BI saja yang jawab, jangan tanya saya. Mereka yang berhak jawab,” tegas Purbaya di hadapan awak media.
Paradoks Fiskal: Antara Kurs Lemah dan Energi Kuat
Meskipun Rupiah berada di bawah tekanan hebat, Purbaya justru memamerkan data ketahanan energi nasional yang diklaim sangat solid. Berdasarkan indikator ketahanan energi dalam menghadapi guncangan global, Indonesia menempati posisi kedua dunia. Peringkat ini berada di atas negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Cina, hingga Australia.
Kekuatan di sektor energi ini dianggap sebagai bantalan utama jika krisis global semakin meruncing. Pemerintah meyakini bahwa pondasi ekonomi riil, terutama komoditas dan energi, tetap menjadi senjata andalan meskipun pasar keuangan sedang bergejolak.
Membaca Angka Defisit dan Kinerja Pendapatan Negara
Kementerian Keuangan melaporkan bahwa postur fiskal sejauh ini masih dalam batas aman. Defisit APBN hingga periode ini tercatat sebesar Rp 240,1 triliun, atau setara dengan 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Purbaya mewanti-wanti agar publik tidak melakukan simplifikasi dengan mengalikan angka defisit kuartalan untuk memproyeksikan total setahun.
Realisasi pendapatan negara hingga Maret 2026 menunjukkan tren ekspansif dengan pertumbuhan 10% mencapai Rp 574,9 triliun. Sektor perpajakan menjadi motor penggerak utama dengan kenaikan 14% atau senilai Rp 462 triliun. Secara spesifik, penerimaan pajak murni melonjak 20,7% ke angka Rp 394,8 triliun. Pemerintah berkomitmen penuh menjaga defisit tahunan agar tetap di bawah pagu 3% sesuai desain awal APBN. (Nd/*)
