Berito.id – Kabar kurang sedap membayangi persiapan keberangkatan tamu Allah tahun ini. Gejolak ekonomi global dan situasi panas di Timur Tengah mulai berdampak langsung pada kalkulasi biaya penyelenggaraan ibadah haji 1447 H / 2026 M. Lonjakan harga bahan bakar pesawat hingga perubahan rute penerbangan demi keamanan menjadi faktor utama yang memicu pembengkakan anggaran.
Menteri Haji dan Umrah, M. Irfan Yusuf, memberikan gambaran nyata mengenai kondisi ini saat berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta. Kondisi ini menuntut pemerintah bergerak cepat melakukan mitigasi agar mimpi masyarakat ke tanah suci tidak terganjal masalah finansial.
Faktor Pemicu: Avtur Mahal dan Rute yang Memutar
Penyebab utama potensi kenaikan ini bukan datang dari kebijakan internal, melainkan tekanan faktor eksternal yang masif. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memperburuk keadaan karena mayoritas komponen biaya haji menggunakan mata uang asing.
“Kenaikan harga avtur global, serta pelemahannya nilai tukar rupiah, biaya tersebut meningkat signifikan. Kondisi politik juga memungkinkan lakukan rerouting penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik,” ujar Irfan di hadapan anggota dewan, Rabu (8/4/2026).
Langkah menghindari wilayah udara yang sedang berkonflik otomatis memperpanjang durasi terbang. Hal ini berimbas pada usulan tambahan biaya dari maskapai:
-
Garuda Indonesia: Mengusulkan tambahan biaya sebesar Rp7,9 juta per jemaah.
-
Saudi Airlines: Mengusulkan tambahan biaya sebesar 480 US Dollar per jemaah.
Presiden Prabowo: Jemaah Tidak Boleh Menanggung Beban Tambahan
Meskipun angka-angka usulan kenaikan tersebut cukup fantastis, ada kabar baik bagi calon jemaah. Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus kepada jajarannya untuk menjaga agar besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang di bayarkan langsung oleh masyarakat tetap stabil.
Irfan Yusuf menegaskan komitmen kepala negara yang menginginkan jemaah tetap bisa beribadah dengan tenang tanpa pusing memikirkan biaya tambahan di tengah jalan.
“Intinya Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi, kenaikan-kenaikan, jika terjadi kenaikan beliau minta tidak dibebankan kepada jemaah haji kita. Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo,” tegas Irfan.
Solusi Strategis dan Efisiensi Anggaran
Saat ini, tim dari Kementerian Haji dan Umrah sedang melakukan hitung-hitungan mendalam untuk menindaklanjuti perintah Presiden. Pemerintah harus memutar otak mencari sumber pembiayaan lain, seperti pengoptimalan nilai manfaat dari dana haji yang dikelola BPKH atau melakukan efisiensi pada komponen operasional lainnya.
Penyelenggaraan haji tahun ini memang berada dalam tekanan kompleksitas global. Namun, dengan koordinasi yang kuat antarlembaga, diharapkan skenario tanpa kenaikan beban jemaah tetap bisa terwujud meski badai ekonomi sedang melanda sektor penerbangan dunia. (Nd)
