Berito.id – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga keberlanjutan gerakan literasi nasional. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat menjadi langkah penting, terutama saat anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengalami keterbatasan.
Lestari menilai sinergi antarpemangku kepentingan harus terus di perkuat agar berbagai program peningkatan literasi masyarakat tetap bisa berjalan. Ia menegaskan sejumlah langkah nyata perlu segera di wujudkan supaya gerakan literasi nasional tidak berhenti. “Sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan agar gerakan literasi nasional tidak terhenti, menghidupkan gotong royong dan kreativitas di semua lini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan gerakan literasi,” ujar Lestari, Selasa, 21 Juli 2026.
Peran Daerah dan Komunitas Perlu Di perkuat
Menurut Lestari, upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai langkah konkret. Salah satunya dengan memperkuat peran pemerintah daerah dalam membangun budaya membaca. Selain itu, keterlibatan dunia usaha, pegiat literasi, serta berbagai komunitas juga di nilai penting untuk mendukung gerakan tersebut. Ia juga mengacu pada data Perpustakaan Nasional yang mencatat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional hingga Maret 2026 berada di angka 40,6. Angka tersebut masih masuk dalam kategori rendah.
Akses Bacaan Berkualitas Masih Menjadi Tantangan
Lestari menilai akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas masih menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di berbagai daerah perlu terus di perkuat agar masyarakat semakin mudah memperoleh bahan bacaan. Di sisi lain, ia juga mendorong hadirnya kebijakan fiskal yang lebih mendukung perkembangan literasi. Salah satunya melalui pengurangan beban pajak untuk buku dan bahan baku kertas.
Menurutnya, literasi merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat daya saing bangsa di masa mendatang. Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI, Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminudin Aziz menyampaikan bahwa pagu anggaran Perpusnas tahun 2026 sebesar Rp377,9 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah di bandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp721,6 miliar. Penurunan anggaran tersebut berdampak pada penghentian program pembagian buku gratis untuk desa dan Taman Bacaan Masyarakat.
(A/*)
