Berito.id – PT Freeport Indonesia (PTFI) menuntaskan kewajiban finansialnya dengan menyetorkan total Rp75 triliun sepanjang tahun 2025. Angka fantastis ini mencakup pembayaran pajak, royalti, hingga dividen yang di alokasikan bagi pemerintah pusat dan daerah.
Penuntasan setoran laba bersih tahun buku 2025 di lakukan pada 8 April 2026. Dana segar senilai Rp4,8 triliun menjadi pelengkap akhir yang menggenapi akumulasi kontribusi tahunan tersebut. Dari akumulasi Rp75 triliun itu, MIND ID selaku representasi saham pemerintah menerima dividen sebesar Rp16,9 triliun.
Distribusi Anggaran ke Wilayah Papua
Pemerintah daerah menerima kucuran dana total Rp13,48 triliun. Dana ini terbagi menjadi dua fase: Rp10,6 triliun yang di bayarkan sepanjang 2025, serta Rp2,88 triliun yang berasal dari pembagian laba bersih tahunan.
Khusus untuk sisa pembagian laba bersih senilai Rp4,8 triliun, berikut adalah rincian penerimanya:
-
Pemerintah Pusat: Rp1,92 triliun.
-
Provinsi Papua Tengah: Rp720,5 miliar.
-
Kabupaten Mimika: Rp1,2 triliun.
-
Tujuh Kabupaten Lain di Papua Tengah: Total Rp960,4 miliar (Masing-masing Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya mendapatkan Rp137,2 miliar).
Tony Wenas, Presiden Direktur PTFI, menegaskan bahwa transparansi menjadi landasan utama perusahaan dalam pemenuhan kewajiban ini. Ia berharap alokasi dana tersebut mampu memacu pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua secara nyata.
Proyeksi Produksi dan Dampak Sosial
Saat ini, operasional PTFI sedang berada dalam masa transisi pasca-insiden di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC). Produktivitas saat ini berkisar antara 40% hingga 50%. Namun, manajemen optimis mampu mengejar kapasitas penuh pada awal 2028. Harga komoditas mineral yang tetap stabil di level tinggi diprediksi akan terus mengerek angka kontribusi di masa mendatang.
Bagi masyarakat sekitar, PTFI tidak hanya sekadar menyetor uang ke negara. Pada 2025, perusahaan mengucurkan Rp2 triliun untuk investasi sosial. Komitmen ini dipastikan berlanjut dengan anggaran sekitar USD100 juta atau setara Rp1,7 triliun per tahun hingga masa operasional berakhir di 2041.
Langkah ini menegaskan prinsip bahwa pertumbuhan korporasi harus berjalan selaras dengan peningkatan taraf hidup komunitas lokal. Dana bagi hasil yang diterima pemerintah daerah seharusnya menjadi momentum bagi pemangku kebijakan untuk mengakselerasi infrastruktur dan layanan publik di wilayah masing-masing. (Nd/*)
