Berito.id – Pemerintah menargetkan proses penataan ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat selesai dalam waktu satu bulan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan target tersebut setelah menghadiri rapat peningkatan kualitas layanan MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Prasetyo, pemerintah akan mengevaluasi seluruh aspek dalam pelaksanaan program. Proses kajian tidak hanya menyasar pengadaan motor listrik yang sebelumnya menjadi sorotan publik, tetapi juga berbagai komponen lain yang berkaitan dengan operasional MBG.
“Kami akan meninjau semua aspek program. Tidak hanya persoalan motor listrik, tetapi juga komponen lainnya,” ujarnya kepada wartawan.
Insentif Dapur MBG Masuk Daftar Kajian
Pemerintah juga membuka peluang untuk mengevaluasi insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Saat di tanya mengenai insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap dapur MBG, Prasetyo menegaskan bahwa seluruh komponen pembiayaan akan masuk dalam proses peninjauan.
Ia menilai evaluasi menyeluruh di perlukan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Prioritas Penyaluran Akan Di sesuaikan
Selain mengevaluasi anggaran dan operasional, pemerintah juga melakukan penataan ulang terhadap kelompok penerima manfaat MBG. Langkah ini mencakup penyesuaian distribusi bantuan ke sekolah-sekolah berdasarkan data terbaru dan tingkat prioritas penerima.
Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah akan menentukan sekolah yang layak menerima MBG sesuai standar operasional yang telah di tetapkan sejak awal program berjalan. Dengan mekanisme tersebut, penyaluran bantuan di harapkan menjadi lebih tepat sasaran.
Wilayah 3T Jadi Fokus Percepatan
Dalam proses penataan ulang, pemerintah memberi perhatian khusus kepada masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Wilayah-wilayah tersebut menjadi salah satu prioritas utama agar manfaat program dapat di rasakan lebih merata.
Menurut Prasetyo, pemerintah masih menemukan sejumlah klaster penerima yang perlu di benahi. Karena itu, percepatan distribusi ke wilayah 3T menjadi bagian penting dalam agenda evaluasi MBG.
Penerima dari Kelompok 3B Akan Di perluas
Pemerintah juga berupaya meningkatkan cakupan penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B. Upaya perluasan penerima manfaat tersebut di targetkan mulai terlihat dalam dua pekan mendatang.
Langkah ini di lakukan untuk memperkuat pemenuhan gizi bagi kelompok yang di nilai paling rentan terhadap masalah kesehatan dan stunting.
Anggaran MBG Berpotensi Di sesuaikan
Hasil penataan ulang program juga akan menjadi dasar pemerintah untuk menghitung kembali kebutuhan anggaran MBG secara lebih akurat. Kementerian Keuangan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah melakukan penghitungan tersebut.
Prasetyo menyebut evaluasi yang berlangsung akan menghasilkan gambaran lebih rinci mengenai kebutuhan dana yang sebenarnya untuk menjalankan program secara nasional.
Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis tahun 2026 sebesar Rp268 triliun. Namun, nilai tersebut masih berpotensi mengalami penyesuaian setelah proses evaluasi dan penataan ulang selesai di lakukan.
(A/*)
